PENGENDALIAN GRATIFIKASI




Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan BPMP Provinsi Kepulauan Riau perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pengendalian gratifikasi telah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Satuan tugas tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Aparatur BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG (unit Pengendali Gratifikasi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Aparatur BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari UPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanbahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan). Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Bendahara BPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan UPG Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kepemilikannya. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman BPMP Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen BPMP Provinsi Kepulauan Riau Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi. Melaporkan kegiatan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi kepada Kepala BPMP setiap bulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode 1 bulan yang bersangkutan.



MEKANISME PELAPORAN

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Aparatur BPMP Provinsi Kepulauan Riau wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada UPG Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini melalui: Posel : upg@kemdikbud.go.id Laman : https://bpmpkepri.kemdikbud.go.id link ke http://upg.itjen.kemdikbud.go.id/ Pelaporan tertulis dapat dilakukan dengan mengisi form pelaporan gratifikasi Kemdikbud yang diunduh dari UPG Kemdikbud, kemudian dikirimkan via pos kepada: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Atau melalui GOL KPK: https://gol.kpk.go.id/login
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Aparatur BPMP Provinsi Kepulauan Riau melalui Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi dengan diketahui oleh atasan langsung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana terlampir. Berikut link pelaporan gartifikasi. Formulir Pelaporan Gratifikasi

loading...