SEJARAH BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

       Embrio lahirnya LPMP di daerah-daerah tidak terlepas dari implikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang otonom. Begitu juga halnya dengan LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang disahkan pada 25 Oktober 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, berimplikasi pada peningkatan pelayanan pemerintahan dibidang pendidikan terutama dalam penjaminan mutu pendidikan di daerah baru tersebut.
       Sebelum terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, wilayah yang letaknya sangat strategis dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia merupakan bagian dari Provinsi Riau. Di masa transisi pemerintahan, Pemerintah Provinsi Riau wajib membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Begitu juga halnya dengan kondisi awal LPMP Provinsi Kepulauan Riau, dimana keberadaannya juga bagian tidak terpisahkan dari LPMP Provinsi Riau.
       Berdirinya LPMP Provinsi Kepulauan Riau mendapat dukungan dan apresiasi dari Pemerintah Daerah. Untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 16 Mei 2008,Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bintan menyerahkan sebidang tanah seluas 60.000m2 yang berlokasi di Ceruk Ijuk Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan dengan status Pinjam Pakai untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan LPMP Provinsi Kepulauan Riau.
       Serah terima tersebut dilakukan oleh Bupati Bintan, Ansar Ahmad, SE., MM dengan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional, Dr.Baedhowi. Serah terima itu disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Eddy Wijaya; Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Drs. Dalmasri Syam, MM; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Masrizal Serah, BA. Setelah serah terima tanah, pembangunan LPMP Provinsi Kepulauan Riau dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan LPMP Provinsi Riau.
       Lima tahun berselang, tepatnya 1Juli2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73125/A4.4/KP/2013 melantik Dr. Ulfa Maria, M.Pd., NIP. 196408031990032005, sebagai Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau (EselonIIIa). Bersamaan juga dilantik 3 (tiga) orang Eselon IVa, yang membantu Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi LPMP Provinsi Kepulauan Riau. Sejak dilantik, dalam proses transisi, parapejabat tersebut berkoordinasi dengan Kepala LPMP Provinsi Riau karenaa nggaran LPMP Provinsi Kepulauan Riau masih dibebankan pada LPMP Provinsi Riau.
       Pada tanggal 10 Oktober 2013, LPMP Provinsi Kepulauan Riau menerima alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan penjaminan mutu pendidikan melalui Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-023.14.2.320149/2013. Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2014, LPMP Provinsi Kepulauan Riau sudah menerima dan mengelola anggaran secara penuh seiring dengan terbitnya DIPA Nomor DIPA-023.14.2.320149/2013 tanggal 5 Desember 2013.
       Dalam perjalanannya, salah satu momen bersejarah bagi LPMP Provinsi Kepulauan Riau adalah pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Papua, pada Sabtu, 10 Mei 2014. LPMP Provinsi Kepulauan Riau bersama LPMP Provinsi Sulawesi Barat, LPMP Provinsi Papua Barat, dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo secara resmi berdiri dan beroperasi dalam rangka mendorong peningkatan layanan mutu pendidikan di daerah. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti masing-masing lembaga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ,M. Nuh.        Pada tanggan 21 Maret 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, sehingga mulai tanggal tersebut LPMP Kepulauan Riau sudah berubah menjadi BPMP Provinsi Kepulaun Riau.